18 November 2016

Makalah Implementasi MBS di MA .......................

IMPLEMENTASI MBS
DI MA ........................................................


Dosen Pengampu:
1.    Dr. Sudharto, MA
2.    Dr. Muhdi, M.Hum
3.    Dr. M. Th. S.R. tnaningdyastuti, M.Pd
4.    Dr. Noor Miyono, M.Pd










Disusun oleh:
                               

                              
PROGRAM PASCA SARJANA
MANAJEMEN PENDIDIKAN


2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat salam kita haturkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW atas berkat dan rahmat dan hidayahNya kami bisa menyusun makalah ini Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Dosen yang telah membimbing kami sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Serta terimakasih pula kepada rekan-rekan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan makalah ini.
Makalah bejudul “Implementasi MBS di MA ................” ini, kami susun dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan.
Kami sadar bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak”, begitu pula dengan tugas makalah ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat mendekati sempurna.


..................... ,   Mei 2016


Penyusun





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ...............................................................................      i
DAFTAR ISI ...............................................................................................      ii
BAB I : PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang .........................................................................      1
B.       Perumusan Masalah ..................................................................      3
C.       Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................      3
BAB II : PEMBAHASAN
A.      Pengertian MBS .......................................................................      4
B.       Implementasi MBS di MA
     
BAB III : PENUTUP
A.      Kesimpulan ..............................................................................      122
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................             13


BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan bentuk pengelolaan sekolah/Madrasah dalam program desentralisasi bidang pendidikan sudah dikenal dan ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah/madrasah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan terkait langsung dengan kebijakan pendidikan nasional maupun di daerah. Penyelenggaraan pendidikan madrasah secara otonomi dibutuhkan agar pengelolaan sumber daya manusia dan dana dapat dialokasikan sesuai prioritas kebutuhan, dimana madrasah sebagai pengelola dapat lebih tanggap dan responsive terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Kondisi itu berarti, kini masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi agar memahami berbagai persoalan manajemen pendidikan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membantu dan mengawasi pendidikan di madrasah.
Secara operasional kepala madrasah sebagai pemimpin, manajer dan administrator bersama para guru dituntut lebih bersikap aktif dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai prioritas di madrasah. Sehingga kepala madrasah dituntut memiliki pengetahuan tentang MBS dan mengimplementasikannya, mengingat keduanya juga merupakan penyelenggara pendidikan di madrasah, dan terlebih jika dikaitkan dengan persoalan rendahnya mutu pendidikan yang sejalan dengan dinamika masyarakat dalam masa reformasi. Sehingga kebijakan pemerintah melalui implementasi MBS dapat terselenggara. Sebab, bagaimanapun program itu dimaksudkan untuk memandirikan dan memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada mereka masing-masing guna melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif guna peningkatan aktivitas pembelajaran di madrasah.

B.  Rumusan Masalah
1.    Apa yang dimaksud dengan MBS?
2.    Bagaimana Implementasi MBS di MA ........................?

C.  Tujuan dan Manfaat
1.    Mengetahui pengertian MBS.
2.    Mengetahui Implementasi MBS di MA ...................... ..................



BAB II
PEMBAHASAN

A.  Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
1.    Pengertian MBS
MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan nasional. MBS merupakan wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para siswa.
Dapat juga dikatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dapat didefinisikan dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.
Dengan pola MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi penetapan sasaran peningkatan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Di samping itu, sekolah juga memiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang brekepentingan dengan sekolah. Di sinilah letak ciri khas MBS.


B.  Implementasi MBS di MA .............................................
Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah- sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang-dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi danm berkaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.
Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, karyawan, siswa,orang tua, tokoh masyarakat) dkjorong untuk terlibatsecara langsung dalam proses pengambilankeputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.
Pengambilan keputusan partisipasi berangkat dari asumsi bahwa jika seseorang dilibatftan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan merasa memiliki keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasaTmemiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab makin besar pula dedikasinya.
Dengan pola MBS, MA .................... memiliki kewenangan kemandirian yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi penetapan sasaran peningkatan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Di samping itu, sekolah juga mmiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang brekepentingan dengan sekolah. Di sinilah letak ciri khas MBS.
Berdasarkan konsep dasar yang telah diuraikan di atas, maka MA ............. perlu dilakukan penyesuaian dini dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan- masa depan Yang lebih bernuansa otonomi yang demokratis. Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen dari yang lama menuju yang baru tersebut, dewasa ini secara konseptual maupun praktik tertera dalam MBS.
Perubahan dimensi pola manajemen pendidikan dari yang lama ke pola yang baru menuju MBS dapat digambarkan sebagai berikut.
Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan dari yang lama ke pola yang baru menuju MBS dapat digambarkan sebagai berikut:
(Gambar)

 Mengacu pada dimensi-dimensi tersebut di atas, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan akan dilakukan secara partisipatif dengan mengikutsertakan peran masyarakat sebesar-besarnya. Selanjutnya, melalui penerapan MBS akan nampak karakteristik lainnya dari profil sekolah mandiri, di antaranya sebagai berikut:
a)    Pengelolaan sekolah akan lebih desentaristik
a.    Pembahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal dari pada diatur oleh luar sekolah.
b.    Regulasi pendidkan menjadi lebih sederhana.
c.    Peranan para pengawas bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dari mengarahkan menjadi menfasilitasi dan dari menghindari resiko menjadi mengelola resiko.
d.   Akan mengalami peningkatan manajement.
a)    Dalam bekerja, akan menggunakanteam rvork
b)   Pengelolaan informasi akan lebih mengarah kesemua kelompok kepentingan sekolah
Manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan kemandiriannya, maka:
a)    Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya.
b)   Dengan demikian sekolah dapat mengoptimal kan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya,
c)    Sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik,
d)   Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing- masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada, umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasam mutu pendidikan yang telah direncanakan.
e)    Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah yang lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya- upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
 Dengan demikian, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang memiliki kemandirian tinggi. Secara umum, sekolah yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a)    Tingkat kemandirian tinggi sehingga tingkat ketergantungan menjadi rendah
b)   Bertanggung jawab terhadap input manajemen dan sumber dayanya.
c)    Memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja.
a.    Komitmen yang tinggi pada dirinya.                            
b.    Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.
Selanjutnya dilihat dari sumber daya manusia sekolah yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.    Pekerjaan adalah miliknya
a.    Bertanggung jawab
b.    Memiliki kontribusi terhadap pekerjaannya
c.    Mengetahui poisisi dirinya dan memiliki kontrol terhadap pekerjaannya
d.   Pekerjaan merupakan bagian hidupnya.
Dalam upaya menuju sekolah mandiri, terlebih dahulu kita perlu menciptakan sekolah yang efektif. Ciri sekolah yang efektif adalah sebagai berikut:
1)   Visi dan misi yang jelas dan target mutu yang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal.
2)   Sekolah memiliki output yang selalu meningkat setiap tahun.
3)   Lingkungan sekolah aman, tertib, dan menyenangkan bagi warga sekolah.
4)   Seluruh personil sekolahjnemiliki visi, misi, dan harapan yang tinggi untuk berprestasi secara optimal.
5)   Sekolah memiliki sistem evaluasi yang kontinyu dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik.


BAB III
PENUTUP
A.  Kesimpulan
Sistem manajemen pendidikan yang sentralistis telah terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, manajemen yang sentralistis telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreatifitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan ini diperlukan adanya paradigma baru dibidang pendidikan.
Seiring dengan bergulirnya era dtonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melajui strategi pemberlakuan manajemen berbasis sekolah (MBS. MBS bukan sekedar mengubah penedekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian iekolah. Untuk keperluan ini diperlukan tersedianya kepemimpinan visioner di sekolah/madrasah tersebut.



DAFTAR PUSAKA

Burhanuddin, Analisis Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 1994.
Cohen, William A. 2002. The New Art of The Leader; Seni Baru Kepemimpinan, Alih bahasa: Hendrikus Leko, PT. Prenhallindo, Jakarta.                                                                                    
Danim. Sudarwan. 2005.Visi Baru Manajemen, Dari Unit Birokrasi ke lembaga Akademik. Jakarta : Bumi Aksara
Dirawat, Dkk. 1986.Pengantar Kepemimpinan Pendidikan. Surabaya : Usaha Nasional
Hodgetts & Kuratko, dalam Mgs. Nazarudin, 2007,Manajemen Pembelajaran, Penerbit: Teras, Yogyakarta.
koswara, Soeharni, 2006.Pengantar Manajemen Pendidikan, Penerbit: Remaja Rosdakarya, Jakarta.
Pasmore, William A. 1994.Creating Strategic Change, Designing the Flexible High-Performing Organisation, New York: John Wiley & Sons, Inc..
Robins, Stephen P., 1996. Organisation Behavior, (New Jersey: Englewood Cliffs.
Ruky, Ahmad S. 2001.Sistem Manajemen Kinerja, Penerbit: Gramedia, Jakarta.
Salusu, J., 1996.Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, Penerbit: Grasindo, Jakarta.
Soetopo, Hendiyat dan Wasty Soemanto. 1998.Kepemimpinan dat: Supervisi Pendidikan, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.
Soetopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, Jakarta, Bina Aksara, 1994.
Stogdill, RM., 1974. Handbook of Leadership, New York: The Free Press), dalam Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, Management oj Organisational Behavior, Utilising Human Resources, 4 th . Ed (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. Inc., 1982) p. 176.

Terry, George R., 1960. Principle of Management 3 rd.edt., Homewood. Illionis: Record D. Irwin, Inc.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

tolong tinggalkan komentar.. okey!!!